Jakarta, ADHInews – Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) dalam kurun empat tahun telah melahirkan kader-kader terbaiknya dalam menduduki jabatan-jabatan penting di berbagai sektor termasuk lembaga pemerintahan. Tak terhitung berapa banyak anggota ADHI melalui jabatan-jabatan yang diembannya mengabdi kepada Ibu Pertiwi.
Memperingati Hari Ulang Tahun ADHI 27 Maret 2021 yang ke 4 yang berlanjut memperingati Kartini pada bulan April ini, beberapa Srikandi tampil mengharumkan nama ADHI, Salah satunya Wakil Koordinator Hukum Pidana ADHI, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, SH., MH yang belum lama ini dilantik menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Sininta Yuliansih sebelumnya menjabat sebagai Hakim Adhoc Tipikor dari ADHI DPD Jawa Tengah, setelah melalui fit and proper test oleh DPR RI dinyatakan lolos dan kini menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat kasasi MA. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin beberapa waktu lalu.
Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, SH., MH, (no4 dari kiri)
Dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim ad hoc di Komisi Yudisial beberapa waktu lalu, Sinintha menyampaikan bahwa ia setuju dengan penerapan hukuman mati agar ada efek jera terhadap tipikor. Menurutnya, perlu adanya keseriusan dan keteladanan dari para pemimpin dan pelatihan serta pembinaan serta pengawasan untuk sistem yg dijalankan atau dilaksanakan.
“Saya menawarkan metode istilah kuda, yaitu knowledge, understanding, decision dan action dan saya akan coba untuk terus menerus dipraktikkan di dalam melaksanakan apa yang sudah dicanangkan oleh MA sendiri,” kata dosen Universitas Pancasila mata kuliah Tipidsus ini.
Srikandi lain yang kini juga berkiprah di MA adalah Dr. Dra Lilik Muliana, M.H dari divisi Hukum Agama pengurus DPN ADHI juga baru dilantik beberapa waktu yang lalu sebagai Hakim Tinggi yang duduk di Dewan BAWASMA /Dewan Pengawas Mahkamah Agung.
Dr Dra Lilik Muliana, M.H
Srikandi ADHI yang lain adalah Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI AL dan Kowal yang berhasil mencapai level bintang Perwira Tinggi TNI AL. Dan saat ini ia menjabat Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.
Dalam berbagai kesempatan Sinoeng Hardjanti mengatakan tidak ada halangan bagi kaum wanita untuk berkarier setinggi-tingginya di TNI, hal tersebut telah dibuktikan dengan telah banyaknya anggota Wanita TNI yang telah mencapai pangkat perwira tinggi baik di Matra Darat, Laut maupun Udara.
Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Srikandi ADHI lainya yang namanya moncer adalah Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H yang kini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung. Perempuan kelahiran Medan, 2 April 1961 itu memulai karier sebagai staf pada Pengadialan Tinggi (PT) Medan di tahun 1982. Sepuluh tahun kemudian, Diah memulai memegang palu sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan memakai toga hakim pertama kali pada 1996 sebagai hakim PN Sumber.
Secara resmi, kecintaannya terhadap dunia anak mulai dipraktikkan pada 1998 saat mendapat lisensi sebagai hakim anak. Sejak saat itu, kasus anak menjadi perhatian khusus bagi peserta The 4th ASEAN Workshop on Criminal on Justice Response to Human Trafficking pada April 2014 lalu.
Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H
President ADHI Dr Yetti Suciaty SH, MBA menyatakan kebanggaannya atas prestasi yang telah diraih kader terbaik ADHI. “Kita patut berbangga karena kader-kader ADHI mampu menempati posisi-posisi penting. Ini adalah sumbangsih ADHI untuk negeri,” ujar Yetti.
Menurutnya tokoh-tokoh yang bergabung di organisasi ADHI ini berasal dari berbagai latar belakang para doktor baik dari unsur praktisi seperti hakim, jaksa, polisi, TNI, akademisi para rektor/ Profesor / Gubes seperti Prof Telly Sumbu dari DPD Sulut dan Prof Herowati dari DPD Jatim.
“Kita satukan visi kita untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran, kita bersifat netral tidak membawa kepentingan politik tertentu, kita lintas agama, lintas apapun, tapi kita menjunjung etika luhur,” Tambah wanita yang juga pernah menjabat sebagai pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini.
Menurutnya, ADHI merupakan organisasi tempat berkumpul tokoh-tokoh yang memiliki background keahlian di bidang hukum. Dan mereka memiliki perhatian yang besar untuk memajukan hukum di Indonesia. Baik dalam bidang regulasi, Undang-Undang, profesi, kode etik hingga secara kontinue memberikan masukan ke lembaga peradilan.
Dalam merekrut keanggotaan, organisasi ADHI juga cukup selektif. “Keanggotaan kami cukup selektif, kami tidak mengutamakan kuantitas, tapi pada kualitas personalnya, dilihat dari jam terbang, perilaku yang bersangkutan tidak boleh berlawanan dengan hukum, jangan sampai juga ada anggota yang mempolitisasi organisasi ini,” Tandas alumni Pasca Sarjana Universitas Islam Bandung. (berbagai sumber)
