Jakarta, ADHInews.com – Korupsi yang melibatkan pejabat negara di tengah situasi pandemi menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Salah satunya dari Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI). Pada ahli hukum ini menilai korupsi pejabat publik yang telah disumpah untuk rakyat membuktikan rendahnya moral para pejabat.
“Korupsi ditengah pandemi, dilakukan oleh pejabat yang memiliki moral yang rendah akibat pengaruh lingkungannya yang tidak memberi contoh. Akibatnya, individu tersebut kosong dalam pemahaman tentang moral sebagai etika,” ujar Doktor di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia Marwah M Diah dalam Whatsapp Grup Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) baru-baru ini.
Menurutnya, Pemimpin yang berasal dari individu yang tidak memiliki konsep dan wawasan berupa perilaku beretika atau unethical behavior menjadi gamang setelah diberi kekuasaan & wewenang. “Contohnya beberapa Menteri kita yang di cokok KPK baru-baru ini,” lanjutnya.
( Marwah M Diah – Doktor di bidang Hukum Bisnis Universitas Indonesia)
Mantan Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Pengembangan Usaha BUMN (2001-2004) itu mengatakan solusi mengatasi hal itu adalah dilakukannya sosialisasi dan gerakan nasional membumikan etika bagi seluruh komponen masyarakat.
“ADHI dibawah komando ibu President Dr Yetti Suciaty, SH MBA, bisa menjadi pelopor gerakan nasional membumikan etika dalam kehidupan ini. Lihat bangsa Jepang dan negara maju lainnya yang menjadikan Etika sebagai filter utama dalam kehidupan mereka,” lanjutnya.
Untuk itu ia berharap ADHI dapat mengambil peran untuk menanamkan konsep moral sebagai landasan etika dalam kehidupan pada anak bangsa.
Senada dengan Marwah M Diah, senior ADHI yang juga Mantan Hakim Agung Agama Dr. Wildan Suyuthi mengatakan betapapun kematangan intelektual, ketrampilan profesional yang memadai tapi bila integritas moralnya rendah maka korupsi bagi dia (koruptor-red) semacam sarapan pagi dan menu sehat hari. ” Dan pada akhirnya sangat tergantung pada integritas moral nya,” ujarnya.
Dr. Wildan Suyuthi ( Mantan Hakim Agung Agama)
President ADHI Dr Yetti Suciaty, SH MBA dalam tanggapannya mengatakan mendukung gerakan tersebut. Menurutnya, ADHI dilahirkan oleh para pendiri dengan tidak mendiskriminasikan perbedaan agama as long as diakui keberadaannya oleh pemerintah.
“Kita disini satu adalah asosiasi keilmuan yang heterogen dengan asal usul universitas dengan tidak membicarakan politik yg mendalam, beretika serta segala sesuatu diselesaikan secara elegant,” ujar married consult yg juga Hotelier management dan entepreneur ini.
Untuk bagaimana konsep membumikan etika dalam kehidupan sehari-hari, Lanjut Yetti, nanti akan ada tim dari AHDI yang akan merumuskannya.
