ADHINEWS,COM, Jakarta,- Presiden Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) Dr Yetti Suciaty, SH MBA mendukung permintaan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI agar menunda dulu pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Alasan Yetti, karena masih banyak materi pasal di dalam RUU KUHP yang menimbulkan pro kontra dan kontroversial karena tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya sependapat dengan Bapak Presiden bahwa pengesahan RUU KUHP ini ditunda dulu, dikaji dulu dan dilahirkan dengan semangat keadilan yang menyeluruh bukan untuk kepentingan politik kelompok masyarakat tertentu,” ujar Yetti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/9/2019)
Dr Yetti mengingatkan kepada penyusun RUU KUHP dan DPR bahwa masyarakat Indonesia ini heterogen dan saling menghormati, bertoleransi dan mengembangkan keberagaman.
“Sehingga jika dalam penyusunan Undang-Undang yang nantinya bersifat mengatur dan memaksa hak hidup rakyat Indonesia, tetapi negara hanya berpedoman dan menggunakan referensi dari satu sumber hukum agama, maka keadilan hakiki itu sulit didapatkan,” katanya.
Presiden ADHI meminta Presiden Joko Widodo membuka ruang pembahasan yang lebih luas dalam forum kajian, dengar pendapat, sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat.
“Jangan sampai RUU KUHP hanya diketahui dan dibahas segelintir elit politik di DPR, nanti konteksnya akan lebih pada kepentingan politik, menurut pendapat dan saran saya sebaiknya Negara melibatkan semua stakeholder yang mewakili kepentingan publik secara independen dan idealis,” katanya.
Yetti meminta pasal-pasal kontroversial yang ditolak publik sebaiknya dibahas dan diperdebatkan melalui ruang akademis dengan melibatkan pakar hukum dari berbagai kalangan secara utuh untuk memberikan sumbangan pemikirannya.
Para pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI) (koleksi pribadi)
“Perlu dibuat semacam Simposium yang menghasilkan karya pemikiran yang lebih luas dan utuh yang melibatkan pakar hukum yang tidak terkontaminasi kepentingan tertentu,” kata pengurus HIPMI ini.
Sehingga bisa lahir pasal dan aturan yang bisa diterima oleh semua publik karena dalam penyusunannya menggunakan akal sehat dan dengan hati atau kalbu.
Bukan dengan pola pemaksaan dan mengejar sesuatu yang belum tentu pandangannya tersebut adalah kebenaran.
“Kebenaran itu sifatnya subyektif, dari sudut dan siapa yang memandang, menurut A itu baik belum tentu menurut B baik, maka kita membuat jalan tengah bagaimana aturan dalam RUU KUHP bisa mengakomodasi semua,” tuturnya.
Yetti menilai banyak poin dalam RUU KUHP yang janggal dan memberatkan, terutama bagi dunia bisnis dan juga investasi.
“RUU KUHP ini saya nilai memberatkan dunia bisnis dan juga tidak investor friendly. Kesannya memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang bermental ekseklusif ,” ujar Yetti.
Salah satu pasal yang disoroti Yetti adalah Pasal 419 tentang perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya. Juga tentang Pasal 432 yang akan mengancam wanita pekerja yang pulang malam bisa dianggap sebagai gelandangan.
“Ini tentunya akan membuat para wisatawan asing yang ingin datang ke Indonesia berpikir dua kali,” ucapnya.
Yetti mencontohkan pasal yang mengatur jika Wanita keluar malam tersesat tanpa tujuan maka akan dikenakan pidana penjara dan denda.
“Mungkin niat si pembuat UU sudah benar untuk mencegah munculnya wanita jalanan atau praktek prostitusi jalanan, namun bagaimana jika ada karyawan wanita karier yang bekerja di sebuah kantor dan mengharuskan dia harus bekerja hingga malam hari seperti misalnya wartawan TV yang harus siaga jika ada peristiwa,” paparnya.
Ini, lanjut Yetti perlu dikaji kembali jangan sampai pasal dalam RUU KUHP justru akan menjadi celah bagi orang yang tidak suka kepada kelompok tertentu menjadikan Undang-Undang ini untuk melakukan persekusi atau hukum dari warga dan negara tak mampu berbuat apa-apa.
Yetti mempertanyakan kalau wanita yang pulang malam tersebut adalah wanita karier. Tentu saja ini akan sangat mengganggu bisnis yang dilakukannya karena akan terbatas pada jam malam.
Oleh karena itu Yetti menilai keputusan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU KUHP sebagai sebuah keputusan yang tepat.
Yetti pun mengimbau agar pemerintah lebih mengkaji poin-poin yang ada dalam RUU KUHP tersebut sehingga nantinya bisa lebih masuk akal dan bisa mendorong iklim bisnis dan juga iklim investasi di Indonesia. (tim)
