Jakarta, ADHINEWS – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengelar Debat pilpres putaran pertama dengan membahas isu hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi menghadirkan pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta pada 17 Januari 2019. Kedua pasangan calon menyampaikan visi dan misi dalam tema yang cukup penting tersebut.
Jokowi menegaskan, visi bersama Ma’ruf Amin adalah Indonesia Maju dengan menawarkan optimisme dan masa depan berkeadilan. “Semakin maju demokratisasi dan negara, penegakan hukum dan HAM akan semakin baik,” kata Jokowi. Hal itu bisa dilakukan melalui pemberian akses lahan, pendidikan, dan kesehatan. Hak pembangunan itu menjadi salah satu cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar.
Terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM, Jokowi mengakui itu bagian beban yang diembannya. Namun begitu, hal ini terbentur dengan waktu kasus yang terlalu jauh serta minimnya barang bukti. “Kami komitmen menyelesaikan HAM ini. Harus didukung dengan sistem yang adil, melalui reformasi kelembagaan dan budaya taat hukum,” ujar dia.
lebih lanjut Jokowi mengakatan hukum harus ditegakkan di semua lini karena menjadi bagian dari pemberantasan korupsi.”Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Menguatkan KPK melalui sinergi dengan kejaksaaan dan kepolisian,” ujar Jokowi.
Dia mengakui saat ini masih memiliki beban dalam penegakan HAM yang dinilainya tidak mudah. Terutama terkait pembuktian. Namun Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus HAM. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan negara harus didukung sistem hukum yang baik, reformasi kelembagaan, dan penguatan sistem budaya taat hukum.
Sementara itu Prabowo mengatakan, prasyarat sebuah negara berhasil salah satunya dilihat dari penegakan hukum. Menurut dia, jika terpilih menjadi presiden akan memperkuat aparat penegak hukum dengan menaikkan gajinya. Prabowo Subianto menyebut permasalahan hukum dan korupsi akibat kualitas hidup penegak hukum saat ini. Prabowo menilai, akar masalah carut-marut peradilan adalah masalah gaji.
“Kita harus gaji hakim kita begitu hebat, sehingga dia tidak akan terpengaruh, demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Sedangkan Sandiaga Uno menyatakan, hukum di Indonesia harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.”Hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian, sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja,” ujar Sandi.
Dengan menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, maka Sandi memastikan tidak ada lagi korupsi. “Juga kita pastikan hukum tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengeluh, dan itu PR kita. Dan bersama Prabowo-Sandi insyaallah kita tegakkan hukum, kita pastikan tidak ada korupsi lagi,” kata Sandiaga.
Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (ADHI) menyampaikan apresiasinya terhadap kedua pasangan calon presiden tersebut. Presiden ADHI Yetti Suciaty Soehardjo kepada wartawan mengatakan pada dasarnya visi dan misi kedua capres cukup bagus dan saling mengisi. “Siapapun yang nanti terpilih, bisa mengakomodir ide-ide capres lain demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia,” Ujarnya.
Terkait penegakan hukum tanpa pandang bulu seperti yang disampaikan Jokowi, ADHI menilai hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam menjalankan kebidupan berbangsa dan bernegara.”Hukum jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tapi semua warga negara harus berkedudukan sama dimata hukum,” ujar Yetti.
Dalam pemberantasan korupsi, Yetti menyatakan persetujuannya atas visi Jokowi untuk memperkuat KPK. Menurut Yetti, saat ini Indonesia sudah masuk dalam fase darurat korupsi, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang extraordinary dalam melakukan pemberantasan korupsi termasuk salah satunya adalah penguatan peran KPK. “Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan maksimal kepada para pimpinan KPK dan seluruh aparat penegak hukum mengingat banyaknya kriminalisasi terhadap mereka,” tambahnya,
Sementara terkait usulan Prabowo untuk memperkuat aparat penegak hukum dengan menaikkan gajinya Yetti menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya dengan dipenuhinya standar kehidupan para penegak hukum, diharapkan bisa menekan berbagai praktik penyimpangan dibidang hukum dan meminimalisir berbagai kasus korupsi. “Namun, harus juga dipikirkan bagaimana membangun mental sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut Yetty mengatakan masih banyak persoalan-persoalan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi yang membutuhkan komitmen yang kuat dari presiden terpilih nantinya. Diharapkan dengan debat capres kemarin minimal membuka mata semua pihak bahwa masih banyak persoalan-persoalan hukum yang harus di benahi.
